KOTAWARINGIN BARAT, iNews.id - Poros jalan nasional sepanjang 1.200 meter di Desa Karang Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat ditanami warga dengan pohon pisang dan sawit. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap kondisi jalan nasional yang rusak parah.
Kerusakan tersebut tentunya menghambat aktivitas masyarakat, baik dari segi lalu lintas transportasi, kegiatan ekonomi masyarakat, serta masalah kesehatan. Pasalnya, jalan nasional tersebut rusak parah karena berlubang, serta menimbulkan polusi debu sepanjang waktu.
Diketahui, kondisi tak layak tersebut sudah berlangsung selama lima bulan terakhir, dan belum tertangani pemerintah pusat. Dalam hal ini, yaitu melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Tengah, dengan alasan kekurangan anggaran.
Salah satu warga pedagang, Mashuri, mengaku sejak kondisi jalan tersebut rusak, warga sekitar yang mengandalkan hidupnya dengan berdagang menjadi terganggu. Bahkan, omzet pendapatan disebut-sebut menurun drastis.
“Pendapatan turun drastis, karena banyak warga enggan untuk berbelanja, terlebih warga yang buka usaha warung makan, debu hampir sepanjag waktu," tuturnya.
Hal senada diungkapkan Sripan Ketua RT 23 Desa Karang Mulya yang lebih menyoroti masalah keselematan warga.
“Hampir tiap hari terjadi insiden warga kecelakaan tunggal karena faktor jalan berlobang, bahkan hari ini ibu-ibu dengan anak yang masih kecil jatuh terjungkal karena terperosok ke dalam lubang yang begitu besar," katanya.
Sementara itu, Jagad yang juga warga setempat mengatakan bahwa pada Selasa, 1 Agustus 2023 mendatang, warga telah sepakat untuk menyampaikan aspirasi ke Kantor Kecamatan. Mereka menuntut pemerintah pusat segera merespon keluhan masyarakat untuk penanganan jalan nasional tersebut.
Menanggapi dinamika yang berkembang, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran meminta pemerintah pusat melalui kementerian terkait, untuk memperhatikan aspirasi masyarakat di daerah. Hal itu agar perbaikan infrastruktur jalan segera dilakukan mengingat kondisinya yang sangat memprihatinkan.
“Jalan A Yani di Pangkalan Banteng merupakan ruas jalan penghubung antarkabupaten, khususnya wilayah barat yang merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, karena statusnya adalah jalan nasional. Untuk itu, saya minta perhatian pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang ada di Kalteng, untuk menangani permasalahan ini segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak," katanya, Sabtu (29/7/2023)
Menurutnya, sebaiknya pemerintah pusat dapat melihat potret NKRI dengan memperhatikan infrastruktur di daerah dengan prinsip keadilan yang merata.
Sementara itu, pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasioonal Kalimantan Tengah melalui PPK 1.2 Natanael telah melakukan langkah-langkah jangka pendek berupa penyiraman jalan secara rutin, serta menimbun beberapa titik yabg sangat krusial.
“Kita sudah mengusulkan penambahan anggaran ke pusat, pekerjaan dua segmen ini 400 meter dan 800 meter, diperkuat dengan usulan penjabat Bupati Kotawaringin Barat. Saat ini, tengah dilakukan penghitungan secara cermat oleh pusat untuk penanganan jalan ini, semoga tahun ini tuntas,” ujarnya.
Sugianto pun berharap agar masyarakat dapat bersabar, sebab hingga saat ini pemerintah terus mengupayakan percepatan penyelesaian penanganan jalan nasional.
Editor : Rizqa Leony Putri
Artikel Terkait