DPR Sahkan 9 Anggota BPH Migas, Wahyudi Anas Jadi Kepala

JAKARTA, iNews.id - Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (23/9/2025), DPR resmi menetapkan Wahyudi Anas sebagai Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Anas akan menjabat untuk periode 2025–2029.

“Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna DPR RI dengan keadaan sehat walafiat. Perkenankanlah saya mewakili Komisi XII DPR RI melaporkan hasil fit and proper test calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas masa jabatan 2025–2029,” ujar Wakil Ketua Komisi XII DPR, Dony Maryadi Oekon.

Baca Juga

Kejagung Periksa Kepala SKK Migas terkait Kasus Korupsi Minyak Pertamina

Dony menjelaskan, Komisi XII telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 18 calon yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Surat Nomor R-41/Pres/07/2025. Proses seleksi dilakukan dalam dua tahap, pertama pemaparan visi, misi dan program kerja yang disertai sesi tanya jawab dengan anggota Komisi XII.

"Tahap ini dilaksanakan secara terbuka pada 8 September 2025. Dari 18 nama calon, satu calon atas nama Alimuddin Baso mengundurkan diri," ucapnya.

Baca Juga

Ketahanan Energi Jadi Prioritas, DEN Kejar Target Produksi Migas 1 Juta Barel

Tahap kedua, berupa rapat internal Komisi XII untuk menetapkan ketua dan anggota komite melalui musyawarah mufakat sesuai ketentuan perundang-undangan. Hasilnya, sembilan nama ditetapkan sebagai ketua dan anggota Komite BPH Migas periode 2025-2029, dengan Wahyudi Anas sebagai ketua merangkap anggota.

Setelah laporan disampaikan, Ketua DPR Puan Maharani meminta persetujuan dari seluruh anggota dewan. Semua fraksi menyatakan setuju, dan hasil uji kelayakan pun disahkan untuk kemudian disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Dengan demikian, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui hasil fit and proper test Komisi XII DPR RI terhadap calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas masa jabatan 2025–2029,” kata Ketua DPR Puan Maharani.

Editor: Kurnia Illahi