Palsukan Ijazah, Pemilik Percetakan di Sampit Dibekuk Polisi

KOTAWARINGIN TIMUR, iNews.id - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, meringkus pemuda berinisial EK (29). Pria yang juga pemilik percetakan ini diamankan karena terlibat pemalsuan ijazah di Kota Sampit.

Kapolres Kotawaringin Timur, AKBP Sarpani mengatakan, modus tersangka mempromosikan melalui postingan di Toko Online Sampit, yang mana memberikan kesempatan bagi orang yang ingin bekerja tapi terkendala ijazah, dan tersangka bersedia untuk membantu.

Baca Juga

Negara-negara Barat Disebut Tolak Kehadiran Rusia di G20 Imbas Invasi ke Ukraina

Postingan yang dipromosikan oleh tersangka ternyata menarik minat para korban, salah satunya berinisial LN, hingga merasa ingin menelusuri kebenarannya.

"Korban berkomunikasi via Facebook dengan tersangka, kemudian lanjut melalui WA hingga akhirnya korban memesan dua pembuatan ijazah. Pertama ijazah paket B seharga Rp1,2 juta dan selanjutnya paket C seharga Rp1 juta, ujar Sarpani dikutip, Rabu (23/3/2022).

Baca Juga

Masih PPKM Level 2, DKI Jakarta Tunggu Aturan Kemenag soal Pelaksanaan Tarawih

Dia menambahkan, tersangka meyakinkan para korbannya dengan menyampaikan bahwa yang mengeluarkan ijazah tersebut adalah Dinas Pendidikan melalui Pelatihan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Harati" Sampit.

"Namun, setelah korban mengecek langsung ke PKBM Harati, ternyata ijazah yang telah diberikan tersangka tidak terdaftar alias palsu. Atas kejadian ini maka korban merasa dirugikan kemudian melapor ke Polres Kotim," ucap Sarpani.

Baca Juga

Rusia Kehilangan 78 Pesawat di Luar Negeri akibat Sanksi atas Serangan ke Ukraina

Menindaklanjuti laporan tersebut, Satreskrim Polres Kotawaringin Timur meringkus tersangka tanpa perlawanan, beserta barang bukti berupa komputer, printer, dan ijazah yang telah tercetak.

Baca Juga

Harga Minyak Mentah Makin Mahal, Suara Uni Eropa Terpecah soal Embargo Pasokan Rusia

Dari pengakuan tersangka yang memiliki keahlian di bidang digital printing tersebut baru satu tahun melakukan pekerjaan memalsukan ijazah. Tersangka mengaku baru menerbitkan ijazah tersebut sebanyak tiga kali.

Polisi terus melakukan penyidikan guna mengetahui berapa orang yang dirugikan. Atas perbuatannya, tersangka didakwa Pasal 67 Ayat 1 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan ancaman 10 tahun penjara.