Polisi Gagalkan Penyelundupan PMI ke Malaysia

NUNUKAN, iNews.id - Polisi berhasil mengagalkan dugaan tindak pidana percobaan penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara). Dalam kasus ini, petugas menangkap satu orang pelaku berinisial MS (21).

Kapolsek Nunukan Iptu Sony Dwi Hermawan mengatakan, terbongkarnya upaya penyelundupan PMI ini ke Malaysia berawal pihaknya menerima
informasi ada satu unit mobil dari pelabuhan Sei Ular menuju perbatasan RI-Malaysia.

Baca Juga

Ditpolairud Polda Kepri Gagalkan Penyelundupan 4 PMI Ilegal, 1 Pelaku Ditangkap

Mengetahui, pihaknya kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga berhasil mengamankan pelaku.

“Pelakunya sudah kami amankan. Pada Sabtu (4/2/2023). Diduga mobil itu membawa PMI yang akan diberangkatkan ke Malaysia,” katanya, Minggu (5/12/2023).

Baca Juga

Kemnaker Gagalkan Keberangkatan 87 Calon Pekerja Migran Ilegal ke Timur Tengah

Dari hasil penyelidikan, kata dia, MS membawa lima orang WNI asal Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kepada polisi, pelaku mengaku membawa mereka untuk dimasukkan ke Malaysia secara ilegal atau melalui jalur tikus.

Baca Juga

17 Pekerja Migran Asal Blitar Meninggal Dunia di Luar Negeri, 10 Dideportasi

Setelah itu, polisi melakukan pengembangan dan didapati di rumah pelaku masih terdapat empat orang dewasa dan satu anak lainnya. Mereka juga akan dimasukkan ke Malaysia melalui jalur tikus oleh pelaku.

“Dari situ selanjutnya pelaku beserta barang bukti kami amankan ke Polsek Nunukan guna proses lebih lanjut,” ujarnya.

Baca Juga

Terjaring Razia, 10 Pekerja Migran Ilegal Asal Blitar Dideportasi

Polisi menduga pelaku melakukan modus operandi dengan sengaja mengirim atau memasukkan beberapa calon PMI ke Malaysia tanpa dilengkapi dokumen sah dan tanpa melalui prosedur yang telah diatur oleh undang-undang untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 120 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan/atau Pasal 81 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI.