Hendra menilai, kelengkapan fasilitas laboratorium dapat membantu perusahaan memenuhi kebutuhan pengujian kualitas lingkungan tanpa harus mengirim sampel ke daerah lain. Layanan itu mencakup pemeriksaan kualitas air, limbah, serta parameter lingkungan lainnya sesuai kemampuan dan cakupan laboratorium.
Meski demikian, potensi pendapatan Rp1 miliar tersebut masih berupa proyeksi. Realisasinya bergantung pada jumlah perusahaan yang menggunakan layanan, jenis pengujian, serta parameter sampel yang diperiksa.
Selain melengkapi peralatan, Komisi II DPRD Kotim mendorong Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan DLH menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Skema tersebut diharapkan memberikan fleksibilitas pengelolaan pendapatan layanan untuk mendukung operasional dan pengembangan fasilitas sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami juga mendorong agar UPTD laboratorium ini menjadi BLUD. Dengan dikelola menjadi BLUD, hasilnya bisa langsung dianggarkan untuk laboratorium lagi. Apa yang perlu dibenahi dan apa yang perlu ditambah bisa dipenuhi,” tutur Hendra.
Pengembangan laboratorium juga membutuhkan dukungan tenaga ahli. DLH Kotim saat ini memiliki tujuh personel bersertifikat dan berencana mengusulkan penambahan tiga tenaga dengan latar belakang keahlian yang sesuai untuk mendukung perluasan layanan pengujian.
Di sisi lain, pembangunan gedung laboratorium yang sempat tertunda sejak 2024 masih menjadi kebutuhan yang harus dituntaskan. Anggaran pembangunan fisik kembali diperhitungkan dengan mempertimbangkan kenaikan harga material.
DPRD Kotim berharap dukungan anggaran dalam APBD 2027 dapat mempercepat pembangunan gedung dan pemenuhan peralatan laboratorium. Dengan fasilitas yang lebih lengkap, layanan pengujian lingkungan diharapkan dapat menjawab kebutuhan perusahaan sekaligus mengoptimalkan potensi PAD daerah.
Editor : Kurnia Illahi
Artikel Terkait