Pemeriksaan rekening juga diperlukan untuk mengetahui apakah ada aliran uang kepada pejabat tertentu terkait tambang ilegal milik Briptu HS.
"Tujuannya untuk melihat apakah itu masuk ranah korupsi atau tidak," ujar Daniel.
Kendati telah diamankan, Polda Kaltara tak mengumumkan jumlah dana yang berada di 15 rekening tersebut. Menurut Daniel, otoritas yang berwenang mengumumkan nilai nominal rekening tersebut adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Kami juga sudah mengajukan untuk dapat mengakses terkait dengan isi rekening tersebut," tuturnya.
Editor : Reza Yunanto
Artikel Terkait