Hadapi Pemilu 2024, Bawaslu Kalteng Dorong Pengawasan Partisipatif Masyarakat

PALANGKA RAYA, iNews.id - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memulai tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Bawaslu pun mendorong ada pengawasan partisipatif dari masyarakat untuk pesta demokrasi yang akan berlangsung.

Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi mengatakan, Bawaslu Provinsi Kalteng beserta seluruh jajaran Bawaslu tingkat kabupaten kota di Kalteng telah bersiap mengawal dan mengawasi seluruh proses serta tahapan Pemilu serentak 2024.

Baca Juga

Fokus Program Nasional, Pemprov Kalteng Pertajam DAK Fisik 2023

“Sebagai langkah awal kesiapan pengawasan tahapan Pemilu 2024 adalah dengan mengikuti secara daring apel siaga pengawasan pemilu serentak 2024,” katanya, Selasa (14/6/2022).

Baca Juga

Pastikan Bebas PMK, Pemprov Kalteng Kontrol Hewan Kurban

Satriadi mengatakan, pengawasan setiap proses Pemilu itu dilakukan guna memastikan Pemilu Serentak 2024 terlaksana sebagai pesta demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil), aman serta demokratis.

Lebih lanjut, pemungutan suara untuk Pemilu Serentak 2024 disepakati pada 14 Februari 2024. Sesuai ketentuan Undang-undang tentang Pemilu, maka tahapan penyelenggaraan Pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Baca Juga

Sikapi Datangnya Musim Kemarau, Wagub Kalteng : Deteksi Dini Karhutla Harus Dilakukan

"Dengan demikian, maka tahapan pemilu serentak dimulai pada hari ini. Untuk itu kami juga mengajak masyarakat turut melakukan pengawasan partisipatif guna memastikan hak dan kewajiban saat pemilu terpenuhi," bebernya.

Dia pun mengajak seluruh jajaran pengawas pemilu meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk menyukseskan Pemilu 2024.

Baca Juga

Gubernur Kalteng Minta PBS Segera Penuhi Kewajiban Plasma

"Bulan-bulan ke depan adalah pengawasan di luar tahapan kampanye, baik sosialisasi,” ucapnya.

Kerja sama dengan lembaga pemantau, tambahnya, seperti media massa, KPU, kepolisian, kejaksaan dan pihak lain yang ada dalam pemerintahan daerah harus diperkuat.(*)