Dalam Enam Tahun Pemprov Kalteng Bangun 15.529 Unit Rumah Layak Huni

Terkait program RTLH, Gubernur Sugianto menjelaskan bahwa ada wilayah di kabupaten dan kota yang sangat mendesak untuk dilakukan peningkatan rumah layak huni bagi masyarakat yang belum terakomodir dalam program BSPS, sehingga pihaknya perlu memberikan support dari APBD dan DAK.

“Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni ini didanai oleh APBD dan DAK, tahun 2022 ini dibangun sebanyak 54 unit dengan besaran bantuan per unit sebesar 30 juta rupiah. Program ini akan terus berjalan dan terus ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya, dan berjalan seiring dengan program BSPS dalam rangka percepatan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat Kalimantan Tengah yang masuk kategori menempati rumah tidak layak huni,” ujarnya. 

Membangun Kalimantan Tengah dengan predikat sebagai provinsi terluas di Indonesia yang setara dengan 1,5 kali pulau Jawa, dengan karakteristik geografi dan demografi yang khas, membutuhkan kepemimpinan yang mampu mengelola wilayah secara komprehensif, termasuk pemerataan pembangunan, mengelola, dan memaknai perbedaan serta keberagaman menjadi suatu keBERKAHan dan kekuatan dalam membangun Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila Tanah Penuh Keberkahan. 

Gubernur Sugianto mengatakan, memimpin provinsi di Indonesia bukanlah pekerjaan mudah. Namun, dengan semangat kebersamaan, semangat ingin maju, dan bermartabat sejajar dengan daerah lain di Indonesia merupakan multivitamin yang kuat dalam membangun Kalimantan Tengah untuk Indonesia.

"Kalimantan Tengah adalah miniatur Indonesia yang sesungguhnya, karena keberagaman yang begitu indah, hidup damai, dan rukun berdampingan dalam perbedaan sebagaimana falsafah Huma Betang yang dijunjung tinggi masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Semangat kebersamaan dan memaknai perbedaan itulah yang menjadi semangat kami untuk membangun,” katanya. 

MPI Content

Editor: Anindita Trinoviana